JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada 24 Februari 2025. Sejumlah kalangan mengingatkan agar lembaga baru ini benar-benar menjadi institusi yang bersih, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Pengamat Strategi Ekonomi Nasional Prof Dr Murpin Josua Sembiring menyebut, untuk mencapai tujuan tersebut, superholding ini harus diisi orang-orang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Faktor ini sangat penting mengingat Danantara akan mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, orang-orang yang duduk di Danantara seharusnya tetap fokus pada niat awal, yakni pengelolaan investasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, lembaga ini harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi di bidang investasi dan ekonomi,” ucap Murpin dihubungi Rabu (19/2/2025).
Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (DPD Pergubi) Provinsi Jawa Timur ini dengan tegas menolak jika politikus terlibat langsung dalam pengelolaan Danantara. Jika lembaga ini terjerat kepentingan politik, akan sulit untuk mencapai misi besar yang dituju.
Menurutnya, pembentukan Danantara akan menjadi percuma jika problematika lama akan kembali terjadi. Padahal, kehadiran superholding ini benar-benar diniatkan sebagai badan yang akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jika politisi ikut campur, lembaga ini hanya akan menjadi ajang bagi praktik politik balas budi. Ini akan menghambat pencapaian visi besar Presiden, dan saya yakin Indonesia tidak akan maju jika itu terjadi," katanya.
Murpin menegaskan, dengan pengelolaan yang tepat, Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan target mencapai 8 persen per tahun.
Selain itu, investasi yang optimal juga diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian nasional.