Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,7 triliun untuk 2023. Penambahan ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di KIPP IKN. (Foto: Antara/HO-Kementerian PUPR)
Iqbal Dwi Purnama

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,7 triliun untuk 2023. Penambahan ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 1B dan 1C.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan anggaran untuk mengakomodir minat investor yang meningkat setelah penjajakan pasar yang digelar pada Agustus lalu.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkeu (menteri keuangan) No.KU 0101-Mn/2210 perihal usulan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Negara pada tahun 2023 Rp12,7 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR, Senin (28/11/2022).

Basuki merinci, kebutuhan dana tambahan itu untuk membuat jalan akses logistik, land development di wilayah KIPP 1B dan 1C, sekaligus pembangunan rumah ASN/TNI-Polri.

Menurutnya, permintaan invetasi yang masuk ke IKN Nusantara melonjak 25 kali lipat dari semula disiapkan 38 hektare menjadi 965 hektare untuk membangun beberapa fasilitas penunjang, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran.

Dia menyampaikan, saat ini pembangunan infrastruktur di KIPP 1B dan 1C sudah masuk proses tender, dan ditargetkan akan rampung pada kuartal II 2023 mendatang.

"Banyak sekali investor yang ingin mulai itu adanya di WP 1B dan 1C (KIPP) kita akan segera membuka itu, saya rencanakan itu kuartal I (selesai) sekarang sudah mulai tender, sehingga kuartal III bapak presiden sudah bisa bawa investor," ucap Basuki setelah Raker.



Editor : Aditya Pratama

BERITA TERKAIT