Transformasi ini juga didukung digitalisasi layanan, di mana mulai Desember 2023, Makassar New Port melakukan upgrading sistem dengan menerapkan Terminal Operation System-Nusantara (TOS Nusantara). Sehingga proses layanan menjadi real time, lebih cepat, mudah, dan praktis, layanan ini juga mampu menghapuskan praktik suap dan pungutan liar.
Saat ini, dermaga Makassar New Port atau Terminal Peti Kemas New Makassar (Terminal 2) telah menjadi primadona untuk sandar kapal terutama yang berbobot besar. Pelabuhan ini memiliki dermaga sepanjang 1.600 meter. Total investasi yang telah dikucurkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Tahap 1A, 1B, dan 1C mencapai Rp10 triliun.
Makassar New Port dirancang menjadi pelabuhan utama sekaligus hub bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur, terutama untuk kegiatan ekspor. Sebelumnya, ekspor berbagai produk andalan dari Indonesia Timur seperti cokelat, kopi, dan olahan kayu diekspor melalui Tanjung Perak (Surabaya) atau Tanjung Priok (Jakarta).
Untuk mendukung konektivitas Makassar New Port dengan sejumlah kawasan industri (hinterland) di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah juga sudah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 3,21 km yang menghubungkan beberapa titik strategis, mulai dari arah Pelabuhan Makassar (Jalan Tol Seksi 1) dan dari arah Bandara Sultan Hasanuddin (Jalan Tol Seksi IV) menuju ke MNP. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menghabiskan biaya Rp705 miliar.
Pemerintah juga akan menyambungkan Makassar New Port dengan jalur kereta api Trans Sulawesi. Ruas pertama Trans Sulawesi, yakni Makassar-Parepare sejauh 142 km sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Maret 2023. Jalur kereta api ini akan memangkas waktu tempuh dari tiga jam menjadi hanya separuhnya. Rencananya, Trans Sulawesi akan merentang sampai Manado.
Dengan produktivitas yang makin besar, layanan yang makin cepat, dan standardisasi operasional, serta konektivitas yang jauh lebih baik, diharapkan biaya logistik akan terus menurun. Pada 2022, biaya logistik nasional masih di posisi 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2022.
Angka ini sudah lebih rendah dibandingkan 23,8 persen pada 2018, namun pemerintah mengejar target biaya logistik delapan persen pada 2045.