JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang nantinya menjadi pusat pemerintahan baru. Tercatat, sudah lebih dari Rp100 triliun yang digelontorkan.
Ternyata, pembiayaan proyek ibu kota baru baru itu tidak semua bersumber dari kas negara, tapi juga melibatkan pembiayaan dari para investor baik dari luar maupun dalam negeri.
Agar tidak membebani kas negara, pemerintah berkomitmen menggunakan APBN hanya 20 persen atau sekitar 89,4 triliun dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar Rp466 triliun. Sisanya, 80 persen akan dicarikan pembiayaan dari investor swasta, BUMN, serta BUMD.
Catatan iNews.id, hingga bulan Desember mendatang setidaknya lebih dari Rp100 triliun pembiayaan yang masuk untuk membangun proyek ibu kota baru tersebut, baik pembiayaan melalui APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar, maupun para investor untuk membangun fasilitas penunjang kota.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan hingga saat ini setidaknya sudah terkontrak 82 paket pekerjaan menggunakan anggaran tahun 2023 untuk pengerjaan beberapa proyek infrastruktur dasar di IKN, termasuk kantor-kantor pemerintahan.
Total APBN yang digelontorkan untuk mengontrak 82 paket tersebut sebesar Rp60,37 triliun. Adapun rincian paketnya terdiri dari 15 paket proyek sumber daya air, 27 paket pekerjaan bina marga, 32 paket di sektor cipta karya, dan 8 proyek perumahan.
"Ada 40 paket dan 42 paket, kalau kita jumlahkan nilai uangnya hampir udah Rp60 triliun," ucap Danis saat konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR dikutip Sabtu (25/11/2023).
Hingga saat ini untuk paket pekerjaan yang masuk dalam batch 1 yang terdiri atas 40 paket dengan nilai Rp24,52 triliun progresnya sudah sebesar 52,89 persen. Sedangkan untuk pengerjaan batch 2, totalnya ada 42 paket dengan nilai Rp35,85 triliun. Saat ini progres fisik untuk pembangunan batch 2 sendiri baru mencapai 1,14 persen.