JAKARTA, iNews.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan tanggapan terkait rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menyesuaikan skema pemberian subsidi public service obligation (PSO) untuk tarif KRL. Dengan subsidi itu, tarif KRL antara orang kaya dan miskin nantinya akan berbeda.
Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi menilai rencana tersebut merupakan ide yang konyol atau tidak masuk akal.
“Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL ini ide yang absurd,” katanya, Jumat (30/12/2022).
Menurut Tulus, subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum massal seperti KRL merupakan subsidi yang paling tepat sasaran.
“Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp80 juta pada pengguna mobil listrik?” ujarnya.