JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 triliun pada tahun ini untuk percepatan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat. Ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Basuki menerangkan, anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahap I akan cair sektiar Rp3 triliun untuk membangun sambungan rumah (SR) air minum perpipaan dan sanitasi di beberapa daerah.
"Inpres air minum dan limbah ini bukan untuk membangun instalasi pengolahan air (IPA) baru, tetapi mengoptimalkan IPA yang idle capacity untuk disalurkan pada sambungan rumah. Dengan alokasi anggaran Rp 6 triliun, baru tersedia Rp3 triliun pada tahap I," ujar Basuki dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).
Dia menambahkan, kondisi Indonesia saat ini sama seperti kondisi Portugal 30 tahun yang lalu di mana layanan sanitasi kurang dari 15 persen dan pasokan air kurang dari 50 persen. Untuk itu diperlukan kerja ekstra untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 sektor air.
"Tinggal 20 tahun lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa begini-begini saja. Pembangunan infrastruktur bisa kita lakukan cepat, tetapi kuncinya adalah institutional reform yang harus kita sepakati bersama," tuturnya.