Sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi, lanjutnya, pemerintah bisa menambah dana kompensasi BBM ke Pertamina. Dana kompensasi tersebut bisa didapat dari naiknya harga komoditas energi dunia.
"Untuk BBM jenis non-subsidi seperti Pertalite tinggal alokasikan saja dana kompensasi melalui skema APBN. Dana kompensasi didapatkan dari windfall atau keuntungan booming harga komoditas," ungkap Bhima.
Sejauh ini, lajutnya, ketika harga minyak mentah mencapai diatas 127 USD per barel maka ada tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) sebesar Rp192 Triliun.
"Itu pendapatan kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk tahan kenaikan harga Pertalite. Bahkan Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar," tutur Bhima.
Dia menammbahkan, harga keekonomian Pertalite estimasinya diatas Rp11.500 per liternya. Jadi kalau dijual Rp7.650 per liter maka Pertamina harus menanggung selisih Rp3.850 per liternya.
Menurut Direktur Celios ini, walaupun pemerintah merasa kesulitan menambal selisih harga keekonomian dan harga jual BBM, bisa dilakukan realokasi dari dana infrastruktur.
"Antara pembangunan IKN dan jaga stabilitas harga di masyarakat pastinya lebih prioritas jaga stabilitas harga," kata Bhima.