Walaupun ada daerah yang mengalami kenaikan mobilitas, namun capaian Testing di Luar Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir cukup baik, hanya 3 provinsi dengan Testing <50 persen, yaitu Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Tetapi sebaliknya, capaian tracing di Luar Jawa-Bali masih rendah, hanya 1 provinsi yang memiliki rasio di atas 10,0 (Kontak Erat per Kasus Konfirmasi) yaitu Sumatera Utara (14,45). Positivity rate mingguan per 12 Sep 2021 secara nasional tercatat 3,5 persen.
Melihat capaian vaksinasi per 12 September 2021, total vaksinasi dosis-1 sudah diberikan untuk 72,9 juta penduduk atau 35,09 persen dari angka rata-rata nasional. Untuk 27 provinsi di Luar Jawa-Bali sebanyak 4 provinsi sudah mencapai target vaksinasi di atas rata-rata nasional, yakni Kepuauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung.
Sementara itu, untuk 23 Kabupaten/Kota PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional, dan 11 Kabupaten/Kota masih di bawah rata-rata nasional yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Kabupaten Poso, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kota Kupang.
“Vaksinasi masih perlu untuk terus didorong lajunya guna mengejar transisi dari pandemi menjadi endemi. Segera habiskan stok vaksin di daerah, yang saat ini masih ada sekitar 41 juta dosis vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi Dosis-1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20 persen,” tutur Airlangga.
Seluruh provinsi di Indonesia diharapkan sudah berada pada PPKM Level 2 pada November 2021 dengan target cakupan vaksinasi mencapai 74 persen, sehingga dapat mulai dilakukan pembukaan New Normal dengan kriteria CFR ± 2 persen, Kasus Aktif ± 100.000, dan Positivity Rate <5 persen.
Progres Anggaran PEN
Realisasi Anggaran PEN 2021 sampai 10 September telah mencapai Rp377,50 triliun atau 50,7 persen dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Perkembangan realisasi yang signifikan terjadi pada klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Kesehatan. Realisasi anggaran Kesehatan adalah Rp93,45 triliun atau 43,5 persen dari pagu Rp214,96 triliun dan anggaran Perlinsos terealisasi Rp108,16 triliun atau 58 persen dari pagu 186,64 triliun.
Salah satu bantuan yang termasuk dalam Program Perlinsos yakni Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang telah diluncurkan di Kota Medan pada 9 September lalu. Skema BT-PKLW ini ditujukan bagi 1 juta PKL dan Pemilik Warung serta disalurkan melalui Polri dan TNI dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1,2 juta setiap PKL/W. Anggaran yang digunakan adalah DIPA Polri dan TNI masing-masing Rp600 miliar dengan target 500 ribu penerima.
Mekanisme dan Sistem Penyaluran yakni melalui (i) Pendataan; (ii) Penetapan Calon Penerima; dan (iii) Penyerahan dana secara tunai di Polres atau Kodim.
“Kriteria penerima bantuan tunai ini adalah PKL dan Pemilik Warung yang tidak menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), kemudian lokasi usahanya berada pada Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Kriteria Pengalokasian per daerah dilakukan secara proporsional berdasarkan Populasi Penduduk dan data referensi PKL/Warung dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota,” ujar Airlangga.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.