JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala masalah pengadaan lahan.
Menurut Menteri PUPR, pengadaan lahan yang belum jelas, membuat belum ada investor yang masuk untuk melakukan pembangunan di IKN Nusantara. Makanya pembangunan di IKN hingga saat ini masih mengandalkan APBN.
"Lahan belum selesai untuk investor, bagaimana cara membelinya, kan karena semua ada kewenangan ada di otorita, membeli tanah di sana, makanya belum ada Investasi yang masuk dan baru pengerjaan dengan APBN saja," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Seperti diketahui, pembangunan IKN ditargetkan bakal banyak didanai oleh uang dari investor. Porsi pendanaan untuk pembangunan IKN dari APBN hanya sebesar 20 persen sedangkan dari investasi 80 persen. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak menggangu ruang fiskal.
Basuki menjelaskan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah pengembangan IKN memang sudah disusun. Rancangan tersebut menajdi etalase untuk para investor menanamkan modalnya di wilayah-wilayah yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Namun memang hingga saat ini terkait pengadaan lahan memang masih belum selesai, terutama lahan yang digunakan investor untuk membangun. Sehingga membuat investor masih belum ada yang masuk ke Mega proyek tersebut.
"Walaupun RDTR nya sudah disiapkan, terus bagaimana jika ada yang mau bangun rumah sakit, misalnya 5 hektare, belinya gimana itu kan di otorita makanya ada BUMO (Badan Usaha Milik Otorita)," ungkap Basuki.