"Tapi, mungkin perlu bertahap. Kalau sudah connect, maunya bulanan. Tapi ini masih jauhlah. Kita lihat dulu perkembangan yang ini," katanya.
Untung mengungkapkan, para anggota idEA sempat melakukan pengumpulan data serupa beberapa waktu lalu bekerja sama dengan pihak swasta. Namun, upaya tersebut gagal. Selain pengumpul data berasal dari swasta, anggota idEA yang mencapai 350 juga tidak diberikan kewajiban untuk memberikan data.
“Masalah kepercayaan juga karena melakukan dengan swasta sehingga masih ada concern soal kerahasiaan. Kalau sekarang kan dengan pemerintah ada BPS dan jaminan kerahasiaan, kalau data bocor ya kredibilitas benar-benar rusak seluruh Indonesia. Bukan satu perusahaan," ucapnya.