JAKARTA, iNews.id - Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) meminta pemerintah dan DPR segera menyepakati skema pos tarif menggantikan program wajib taman bawang putih. Mereka menilai program wajib tanam bawang putih menguntungkan China sebagai eksportir bawang putih.
"Alasannya pertama karena China sudah mengetahui terlebih dulu jumlah kuota yang diminta oleh Indonesia, makanya harga bawang putih di China selalu naik walaupun tahun ini China over produksi bawang putih yang jumlahnya sampai mencapai 7jt ton," ujar Ketua PPBN, Mulyadi dalam keterangan elektroniknya di Jakarta, Minggu (22/11/2020).
Kedua, lanjut Mulyadi, Para petani bawang putih tidak mendapat banyak manfaat dari kebijakan proteksi melalui kuota impor, Ketiga banyak yang memainkan izin impor produk hortikultura.
"Keempat, biaya wajib tanam bawang putih sekitar 80 juta per hektar le dengan hasil panen sekitar 6 ton bawang putih basah termasuk daun atau sekitar 3 ton bawang putih kering, dengan demikian biaya produksi bawang putih menjadi Rp26.600 per kg sangat tidak relevan," katanya.
Mulyadi menyebutkan apalagi seluruh biaya mulai wajib tanam, biaya pengurusan izin dibebankan kepada konsumen. Berbeda dengan skemanya pos tarif, dana disetor langsung ke negara oleh perusahaan importir.
"Karena itu PPBN meminta kepada Komisi IV DPR RI yang sedang melakukan Panja untuk memasukan isu proteksi kuota impor menjadi pembahasan dan Kementerian Pertanian merevisi kebijakan wajib tanam dengan skema pos tarif, dana dari pembayar bisa dikelola untuk pengembangan produk hortikultura yang memiliki orientasi swasembada pangan dalam negeri," ujarnya.