Di sisi infrastruktur, PLN akan meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru dan melaksanakan relokasi pembangkit PLTG/PLGU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset serta melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar.
"Pelaksanaan program co-firing yang tidak memerlukan biaya belanja modal dan hanya mengoptimalkan biaya operasional sehingga risiko kelebihan pasokan dapat dihindari sejalan dengan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT)," ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, RUPTL 2021-2030 merupakan RUPTL yang paling hijau sebagai landasan untuk mencapai netral karbon pada 2060. PLN berkomitmen mencapai bauran EBT 23 persen mulai 2025 dan mendukung porsi EBT pada rencana pembangkit baru lebih dari 50 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana direncanakan dalam RUPTL memerlukan sinergi antara PLN dan peran serta seluruh stakeholders. Pihak swasta, badan usaha pengembang/IPP dan lembaga pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan investasi yang sangat besar dalam mewujudkan instalasi ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan.
"Kami imbau agar PLN dapat melaksanakan RUPTL ini sesuai dengan rencana, akan sia-sia jika RUPTL yang telah disepakati bersama, tidak dilanjutkan ke tahap pengadaan dan direalisasikan. Kami minta seluruh infrastruktur yang direncanakan dalam RUPTL ini dapat COD tepat waktu," ucap Arifin.