JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso berharap, Indonesia bisa meninggalkan ketergantungan impor beras dengan swasembada pangan. Hal tersebut dilakukan agar ketahanan pangan Indonesia tidak terganggu.
Apalagi, Vietnam sebagai salah satu negara impor beras utama bagi Indonesia berencana memangkas 44 persen kuota ekspor berasnya menjadi 4 juta ton per tahun pada tahun 2030.
“Ini tergantung Indonesia sebagai negara importir. Kalau kita bisa swasembada pangan, tentu tidak terdampak. Tapi kalau kita ingin meningkatkan impor pada saat terjadi pemangkasan, tentu akan berdampak pada harga karena pasokan akan berkurang,” ujar Sutarto kepada iNews.id, Selasa (30/5/2023).
Sutarto menambahkan, Indonesia telah memiliki payung hukum yang berpihak kepada produksi pangan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, perlu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut agar lahan pertanian tidak mengalami degradasi dan alih fungsi yang dapat mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
Menurutnya, pemerintah juga dinilai harus melakukan berbagai upaya agar distribusi pupuk dapat berjalan dengan baik. Selama ini, Sutarto menilai masih terdapat masalah pada pendistribusiannya yang menyebabkan petani tidak memiliki akses terhadap pupuk.
“Padahal pupuk adalah aspek yang penting. Kalau distribusinya terlambat seminggu, itu akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas,” katanya.