JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melakukan hilirisasi industri sebagai upaya untuk menciptakan nilai tambah terhadap perekonomian nasional. Salah satu yang dilakukan, pemerintah telah melarang penjualan bijih nikel, namun jika ada negara yang membutuhkan komoditas tersebut bisa membangun pabrik di Indonesia.
Staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa mengatakan, kebijakan tersebut berhasil setelah beberapa negara berkomitmen masuk ke Indonesia untuk menggarap nikel.
Dia menambahkan, hingga saat ini terdapat perusahaan dari lima negara yang berminat menggarap nikel di Tanah Air, di antaranya perusahaan dari Korea Selatan, China, Inggris, Taiwan, hingga Jerman.
"Dari Korea masuk ada LG, dari Tiongkok (China) ada CATL, dari Inggris ada Britishvolt, kemudian dari Taiwan ada Foxconn, dari Jerman ada BASF dan VW," ujar Tina dalam Webinar melalui kanal YouTube Kementerian Investasi/BKPM dikutip, Jumat (14/10/2022).
"Nikel ini menjadi baterai kendaraan listrik, dengan diubah menjadi baterai kendaraan listrik, ternyata direspons positif dengan investor," sambungnya.
Menurutnya, melalui hilirasi, Pemerintah telah berhasil meningkatkan nilai ekspornya enam kali dari komoditas tersebut. Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk menyetop ekspor pada beberapa sumber daya mineral lainnya, seperti timah, bauksit, dan tembaga.
"Karena sudah ada penghentian dan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 yang efektif pada tahun 2020, jadi sudah ada hasilnya, dari ekspor kita yang tadinya hanya 3,3 miliar dolar AS, naik lebih dari enam kali lipat tahun 2021 menjadi 20,9 miliar dolar AS," ucapnya.