SE tersebut juga mengatur perihal larangan bagi ASN untuk menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, oleh sebab itu PPK diminta memastikan seluruh pejabat dan pegawai di instansi masing masing tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas.
Disebutkan, PPK dapat menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Adapun sanksi berupa hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang melanggar, yaitu:
1. Hukuman disiplin ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang:
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan
- pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.