"Sejauh ini, 1 aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan 2 aduan telah masuk rekomendasi,” ujar Anwar Sanusi.
Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 4 aduan, Provinsi Sumatera Utara 35, Sumatera Barat 36, Riau 25, Jambi 15, Sumatera Selatan 34, Bengkulu 9, Lampung 18, Kepulauan Bangka Belitung 8, Kepulauan Riau 25, DKI Jakarta 661, Jawa Barat 419, Jawa Tengah 217, DIY 51, Jawa Timur 165, dan Banten 191.
Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 15 aduan, NTB 3, NTT 3, Kalimantan Barat 19, Kalimantan Tengah 13, Kalimantan Selatan 20 Kalimantan Timur 28, Kalimantan Utara 5, Sulawesi Utara 3, Sulawesi Tengah 8, Sulawesi Selatan 22, Sulawesi Tenggara 6, Gorontalo 2, Sulawesi Barat 0, Maluku 1, Maluku Utara 4, Papua 4, Papua Barat 0.
Dia mengungkapkan, Kemenaker tetap membuka Posko THR untuk melayani aduan selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H, hingga 28 April 2023. Sedangkan untuk layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023.
“Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,” tutur Anwar Sanusi.