"Sementara pengaduan paling sedikit ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali," katanya.
Adapun aduan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini mencapai 375 aduan. Dari jumlah tersebut terdapat satu aduan yang telah diterbitkan nota pemeriksaan satu dan dua aduan masuk ke rekomendasi.
Seperti diketahui, THR wajib dibayarkan perusahaan paling lama H-7 lebaran, dan pembayaranya tidak boleh dicicil. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut bisa dikenakan sanksi yang diatur lebih detail dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan apabila telat, atau bahkan pembayaran THR-nya dicicil. Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pemerintah juga bisa mengenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.