JAKARTA, iNews.id - Afrika merupakan pasar potensial bagi produk-produk Indonesia. Bahkan, Afrika menjadi tujuan strategis bisnis (outward investment) Indonesia karena potensi pasarnya yang sangat besar.
Saat ini, negara-negara Afrika telah menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas Benua Afrika atau The African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA). Duta besar RI untuk Addis Ababa, Afrika, Al Busyra menyebut, blok perjanjian perdagangan bebas tersebut sebagai sebuah kesepakatan besar setelah World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia.
Perjanjian perdagangan tersebut mulai berlaku efektif pada awal 2021. Di mana, blok perdagangan bebas itu dinilai akan membawa Afrika semakin maju dan berkembang secara ekonomi. Keberadaan AfCFTA dapat dimanfaatkan pelaku bisnis Indonesia.
"Ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia terutama pengusaha untuk memasuki pasar Afrika. Tidak hanya untuk berdagang tapi juga untuk berinvestasi," ujar Busyra dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/12/2020).
Peluang Indonesia untuk bermain di pasar Afrika dinilai sangat memungkinkan. Hal itu dilakukan dengan memperluas produk-produk lokal dalam negeri dan memasifkan berinvestasi di benua hitam tersebut. Saat ini, sejumlah produk dalam negeri yang dikenal luas di Afrika. Misalnya Mie Instan, sabun, obat-obatan, kendaraan motor, kertas, garmen, minyak goreng, elektronik, dan produk lainnya.
Mengenai investasi Indonesia, tercatat ada 30 perusahaan yang berinvestasi di Afrika,15 di antaranya di Nigeria. Sementara dua terbesar ada di Ethiopia, di mana, ada 5 perusahaan yang berinvestasi, sementara sisanya tersebar di berbagai negara seperti Kenya, Gabon, Mozambik Aljazair, dan negara lainnya.
Bahkan, pada 2019 nilai perdagangan Indonesia dengan Afrika mencapai 4,36 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Surplus untuk Indonesia sebesar 658,6 juta dolar AS.
"Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat dikarenakan pasar dan prospek ekonomi semakin baik. Perwakilan Indonesia di Afrika semakin bekerja keras untuk melakukan diplomasi ekonomi setelah diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi," katanya.