MAGELANG, iNews.id - BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memperingatkan pemerintah tentang empat potensi masalah ekonomi dan sosial yang bakalm muncul jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani, mengatakan keempat masalah ekonomi dan sosial tersebut adalah kontraksi ekonomi, melebarnya kesenjangan kaya dan miskin, potensi kredit macet perbankan, dan konflik horisontal antara rakyat dan aparat Satgas PPKM Darurat.
Dari sisi ekonomi, lanjutnya, PPKM Darurat di Jawa, Bali dan 15 wilayah lainnya mulai 3-20 Juni, telah menimbulkan konstraksi yang luar biasa, terutama bagi sektor UKM. Hal itu tentun akan semaki parah damapaknya jika PPKM Darurat diperpanjang sampai enam minggu sesuai wacana yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Kontraksi ekonomi ini sudah terlihat dari keputusan otoritas Bank Indonesia yang kembali merevisi target pertumbuhan ekonomi, dari 4,1-5,1 persen menjadi hanya 3,8 persen secara agregat sampai akhir 2021," ujar Ajib, di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2021).
Dia mengungkapkan, masalah ekonomi lainnya adalah semakin melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Data dari Credit Suisse menunjukan data bahwa orang dengan kekayaan 10 juta dolar Amerika Serikat A(S) sampai dengan 50 juta dolar AS meningkat selama pandemi menjadi 7.616 dari sebelumnya 5.210.