"Penyelamatan kesehatan dan pemulihan perekonomian adalah dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. Jangan sampai malah justru melebar menjadi masalah sosial," tutur Ajib..
Terkait dengan itu, Ajib meminta agar PPKM Darurat sebisa mungkin, tidak perlu diperpanjang. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah fokus pada akselerasi vaksinasi dan penegakan hukum terkait protokol kesehatan.
Dia mengatakan, kesehatan menjadi tolok ukur pemberlakuan kebijakan PPKM dan kegiatan perekonomian bisa kembali normal setelah terbangun herd immunity atau kekebalan komunal di masyarakat, dimana minimal 70 persen masyarakat sudah tervaksin. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, dibutuhkan lebih dari 189 juta orang untuk membangun kekebalan komunal ini.
"Kalau pemerintah bisa melakukan vaksinasi 1 juta orang perhari, awal tahun 2022 baru selesai. Kuncinya adalah akselerasi program vaksinasi," ujar Ajib.
Seluruh insfrastruktur dan instrumen yang dipunyai oleh pemerintah harus fokus dengan upaya akselerasi vaksinasi. Bahkan perlu melibatkan semua elemen masyarakat, karena program ini bukan hanya tanggung jawab tunggal pemerintah.