Sebelumnya, Dody menyampaikan Kementerian PU diminta oleh Presiden Prabowo untuk mendesain ulang rencana pembangunan kompleks kantor Legislatif dan Yudikatif di IKN.
Perubahan desain untuk kedua bangunan gedung kantor tersebut akan menyesuaikan dengan visi dan misi Prabowo terkait pembangunan IKN kedepannya. Saat ini, telah dibentuk tim desain baru dari Otorita IKN bersama Kementerian PU.
"Tim (OIKN) bareng PU itu masalah desain legislatif dan yudikatif, memang desain dibebankan kepada kita, cuman pak Prabowo punya visi dan misi baru, kenapa kemudian minta kepada kita tim desain baru," ucap Dody beberapa waktu lalu.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran untuk pembangunan IKN selama 5 tahun kedepan ditetapkan sebesar Rp48,8 triliun. Jumlah ini memang lebih sedikit dari yang digelontorkan Jokowi selama 2022-2024 sebesar Rp89 triliun.
Basuki menjelaskan, pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Dia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
"Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025-2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," kata Basuki.