JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Beleid ini menjadi aturan turunan dari Undang-undang (UU) BUMN terbaru yang juga menjadi payung hukum superholding tersebut.
Adapun, PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan
BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN,” bunyi Pasal (1) Ayat (3) dalam PP, dikutip Selasa (4/3/2025).
Fungsi dan Tugas Danantara
Danantara berfungsi untuk mengelola seluruh perusahaan pelat merah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, badan diwajibkan mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN.
Perlu diketahui, Kementerian BUMN dan Danantara baru saja merilis entitas baru, yakni Holding Investasi dan Holding Operasional. Holding Investasi bertugas mengelola dividen, pemberdayaan aset BUMN, dan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan Danantara.
Sedangkan, Holding Operasional bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN, serta kegiatan usaha lain.
-Menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari dividen.
-Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku atau hapus tagih atas-aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional.