JAKARTA, iNews.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi sorotan karena sejumlah masalah yang dihadapi, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan membiayai proyek tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengizinkan penggunaan APBN untuk dialokasikan ke dalam pembangunan KCJB sebagai alternatif percepatan pembangunan megaproyek tersebut. Keputusan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Menanggapi hal ini, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Mirza Soraya mengatakan, soal kebijakan pendanaan dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan investasi maupun cost overrun merupakan ranah dari pemerintah.
“Hal-hal yang berkaitan tentang pendanaan, investasi ataupun cost overrun, itu merupakan ranah pemerintah dan BUMN sponsor, sehingga kami belum bisa memberikan komentar lebih lanjut,” kata dia kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (12/10/2021).
Dia menjelaskan, KCIC yang merupakan operator KCJB ini tengah fokus melakukan berbagai pembangunan guna mempercepat terselesainya proyek tersebut yang ditargetkan rampung pada akhir 2022 dan bisa mulai dioperasikan secara komersial pada 2023.
“Fokus kami saat ini adalah melakukan percepatan pembangunan proyek KCJB serta melakukan persiapan operasional untuk mengejar target penyelesaian di akhir tahun 2022,” ujarnya.