JAKARTA – Pemerintah terus mendorong rasio elektrifikasi nasional melalui program tambahan kapasitas listrik sebesar 35 ribu mega watt (MW). Meski tidak rampung sesuai target di 2019, pemerintah tetap mempercepat progres sejumlah proyek di program itu karena akan membantu percepatan elektrifikasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menuturkan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi bisa bergerak hingga 93%. "Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93%, tahun 2019 minimal 96%, kalau kita bekerja keras bisa 99% di tahun 2019, naiknya hampir 3% per tahun, luar biasa sekali,” kata Jonan dalam keterangannya, Jumat (20/10/2017), usai meresmikan sejumlah proyek ketenagalistrikan di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saat ini, pemerintah memang tengah fokus menerangi wilayah timur Indonesia. Salah satunya dengan menyiapkan sejumlah proyek untuk melistriki wilayah NTB dan NTT. Adapun proyek-proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Independent Power Producer (IPP) Lombok dengan total Kapasitas 50 MW serta groud breaking Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker, Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) Bima, PLTMG Sumbawa, Mobile Power Plant (MPP) Flores, PLTMG Maumere dan PLTMG Kupang Peaker dengan total kapasitas 350 MW.
Dia menjelaskan, di 2019 apabila seluruh proyek kelistrikan di NTB dan NTT ini beroperasi, maka bisa memenuhi kebutuhan listrik di pulau NTB dan NTT. "Dengan beroperasinya seluruh proyek ini kebutuhan listrik di NTB dan NTT tidak akan kurang, total kapasitas 350 MW apabila pelanggan yang butuh listrik 900 VA per rumah tangga, akan bisa mengaliri sekurangnya 350-400 ribu rumah tangga,” kata Jonan.
Untuk pengelolaan kelistrikan, Jonan berpesan kepada direksi PT PLN (Persero) memberikan contoh untuk efisiens pada investasi dan biaya operasi sehingga para IPP juga bisa mengendalikan tarif listrik, sehingga penyesuaian tarif tidak terjadi terlalu sering. "Saya mohon kepada PLN untuk dapat memberikan contoh efisiensi terhadap investasi per MW dan biaya operasi shingga IPP bisa mengikuti kalau bisa tarif listrik tidak naik tapi turun,” ucap dia.