"Contoh, ada kawasan lindung yang dilalui jalur kereta api. Ini perlu alih fungsi lahan. Harapan kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa membantu agar kegiatan ini berjalan lancar," katanya.
Untuk rekomendasi Bupati Sorong dalam waktu dekat, dia akan melayangkan surat untuk mendorong agar rekomendasi segera dikeluarkan. "Dari 13 kabupaten dan kota, tinggal Bupati Sorong yang belum. Kota Sorong dan daerah lain sudah siap," katanya.
Manajer Pengembangan Bisnis PT Sari Nur Surya Utama, Rio Chandranegara mengatakan, investor siap membiayai proyek itu tanpa APBN dan APBD. Pembangunan akan menggunakan konsep build, operate, and transfer (BOT) sehingga dalam jangka waktu tertentu aset akan diserahkan kepada pemerintah.
"Semua dibiayai swasta dengan menggunakan konsep yayasan dan dananya sudah ada di Indonesia," katanya.
Dari sisi swasta, kata dia, salah satu poin yang dimatangkan adalah konsep transit oriented development (TOD) di sekitar jalur dan stasiun kereta api.
"Yang belum masuk ide kami tentang pembuatan TOD, di mana proyek ini harus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yakni dampak positif pada perekonomian, seperti pembangunan sentra-sentra ekonomi di stasiun yang dilewati," tuturnya.
Rio berharap kerja sama ini bisa segera dimulai. Dia menargetkan dalam 2-3 minggu ke depan sudah ada penandatanganan perjanjian atau pembentukan sebuah konsorsium.