Bambang melanjutkan, kontraktor swasta selama ini memang tidak terlalu banyak mendapatkan proyek infrastruktur yang digenjot pemerintah. Berdasarkan data Gapensi, kontraktor swasta memperoleh 45 persen dari total proyek infrastruktur. Sementara sisanya sebesar 55 persen menjadi porsi BUMN.
Menurut Bamban, porsi 45 persen tersebut tergolong kecil karena jumlah kontraktor swasta mencapai ratusan ribu. Dia pun meminta agar pemerintah meningkatkan porsi swasta dalam pembangunan infrastruktur sehingga tidak menjadi penonton saja.
"BUMN itu hanya dibagi delapan kontraktor sementara ada 140.000 kontraktor kebagian kuenya hanya kurang lebih 45 persen kan ini timpang," kata dia.
Selain meminta porsi tambahan proyek, Gapensi juga meminta agar pemerintah memberikan kepercayaan bagi mereka untuk menjadi mainkon. Dia menuturkan, beberapa perusahaan swasta yang menjadi subkon memiliki pengalaman pahit dengan proses pembayaran yang lama.
"Bahkan swasta nasional sempat bangkrut karena enggak dibayar bayar saat jadi sub kontraktor BUMN. Itu yang di asosiasi dapat laporan dari teman-teman daerah seperti itu," kata dia.
Dia juga mengimbau BUMN untuk fokus kepada satu bisnis saja sesuai dengan lini bisnisnya sehingga sehingga tidak seluruh sektor usaha dikuasai perusahaan pelat merah. Keluhan tersebut pernah dia sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN.
"Kita kemudian minta BUMN jangan kemudian jadi gurita. Kalau dia memang BUMN dilahirkan jadi BUMN di infrastruktur atau konstruksi dia stay di situ dong jangan kemudian dia bentuk anak perusahaan cucu perusahaan ada hotel ada properti yang sebenernya itu bisa diambil oleh porsi swasta nasional," kata Bambang. (Yohana Artha Uly)