Presiden Rusia Vladimir Putin teken dekrit untuk ambil alih proyek migas Sakhalin-2 bikin Jepang ketar-ketir.
Dinar Fitra Maghiszha

MOSKOW, iNews.id - Rusia telah mengambil alih proyek minyak dan gas (migas) Sakhalin-2. Selain Gazprom, saham perusahaan ini sebelumnya dimiliki Shell, dan dua perusahaan Jepang

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit pada Kamis (30/6/2022) untuk mengambil seluruh proyek tersebut. Hal tersebut bisa memaksa Shell serta Mitsui dan Mitsubishi Jepang untuk meninggalkan investasi mereka karena meluasnya dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina. 

Raksasa minyak Shell menyatakan perusahaan menyadari dekrit tersebut dan sedang menilai dampaknya. Dalam dekrit itu disebutkan, perusahaan baru akan mengambil alih semua hak dan kewajiban Sakhalin Energy Investment. 

Shell pada Februari lalu menyatakan, mereka akan menjual investasinya di Rusia karena konflik di Ukraina, termasuk fasilitas unggulan Sakhalin 2 di timur jauh Rusia. Namun pada April lalu dikatakan, perusahaan membutuhkan sekitar 3,8 miliar poundsterling untuk meninggalkan Rusia. 

Adapun proyek yang memasok sekitar 4 persen dari pasar gas alam cair (LNG) dunia saat ini, 50 persennya dimiliki dan dioperasikan oleh Gazprom. Menurut keputusan tersebut, Gazprom akan mempertahankan sahamnya, tetapi pemegang saham lainnya harus meminta saham kepada pemerintah Rusia di perusahaan baru tersebut dalam waktu satu bulan.

Pemerintah kemudian akan memutuskan apakah akan mengizinkan mereka untuk tetap memiliki saham atau tidak. Menurut laporan The Daily Telegraph dan Reuters, Shell telah melakukan pembicaraan dengan pembeli potensial terkait sahamnya dalam proyek tersebut, termasuk beberapa dari China dan India. 

Kepala Eksekutif Shell Ben van Beurden mengatakan, Shell membuat kemajuan yang baik dalam rencananya untuk keluar dari usaha patungan.

"Saya tidak dapat memberi tahu Anda dengan tepat di mana kami berada karena ini adalah proses komersial jadi saya harus menghormati kerahasiaan, tetapi saya dapat memberi tahu Anda ketika saya mendapat pembaruan minggu lalu, saya sangat senang dengan di mana kami berada," kata dia, dikutip dari BBC, Sabtu (2/7/2022).

Ini tampaknya menjadi langkah yang sangat politis. Dampaknya kemungkinan akan terasa paling tajam di Jepang, yang telah banyak terlibat dalam sanksi terhadap Rusia.

Sementara itu, tiga perusahaan asing memegang saham signifikan di Sakhalin-2, yakni Shell, Mitsui, dan Mitsubishi. Tetapi Shell telah menghapus nilai asetnya di Rusia, dan mengatakan akan keluar dari negara itu. Sementara Jepang sangat bergantung pada impor gas alam cair.

Persaingan untuk pengiriman secara global saat ini sangat ketat dan proyek Sakhalin memenuhi sekitar 8 persen dari kebutuhan Jepang. Jadi prospek Rusia yang berpotensi mengambil alih kepentingan Jepang dalam proyek tersebut pasti akan menimbulkan respons yang tidak menyenangkan di Tokyo. 

Jika pasokan Rusia ke Jepang terputus, maka negara itu harus mencari sumber baru di tempat lain. Hal tersebut bisa mendorong naiknya harga secara global, di tengah kenaikan biaya energi sudah memicu inflasi.

Dekrit lima halaman, yang muncul di tengah sanksi Barat terhadap Moskow atas invasi ke Ukraina, menyebutkan terserah Kremlin untuk memutuskan apakah pemegang saham asing harus tetap berada di konsorsium.

Jepang sebelumnya menyatakan tidak akan melepaskan kepentingannya dalam proyek Sakhalin-2, yang penting untuk keamanan energinya, bahkan jika diminta untuk pergi.

Seorang juru bicara Mitsubishi mengatakan, perusahaan sedang berdiskusi dengan mitranya di Sakhalin Energy dan pemerintah Jepang tentang bagaimana menanggapi keputusan Putin. Sedangkan Mitsui tidak segera menanggapi permintaan dari BBC untuk memberikan komentar, tetapi mengatakan kepada Nikkei Asia, mereka dalam proses mengonfirmasi kebenarannya.

Mitsui memiliki 12,5 persen saham dalam proyek tersebut dan Mitsubishi 10 persen. Sementara Shell memegang 27,5 persen, dikurangi satu saham. Raksasa gas Rusia Gazprom memiliki 50 persen, ditambah satu saham.

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara mengatakan, pemerintah negara itu sedang memeriksa isi dekrit dan menganalisis niat Moskow.

"Secara umum, kepentingan negara kita dalam sumber daya tidak boleh dirugikan," ujarnya.

Dia menolak mengatakan apakah Jepang melakukan kontak dengan Moskow mengenai masalah tersebut. Sedangkan Menteri Perindustrian Jepang Koichi Hagiuda mengatakan, pemerintah tidak menganggap dekrit itu sebagai permintaan.

"Keputusan itu tidak berarti bahwa impor LNG Jepang akan segera menjadi tidak mungkin, tetapi perlu untuk mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mempersiapkan keadaan yang tidak terduga," ucapnya.


Editor : Jujuk Ernawati

BERITA TERKAIT