Sri Lanka bangkrut. (Foto: Reuters)
Advenia Elisabeth

JAKARTA, iNews.id - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menilai Indonesia perlu melakukan mitigasi untuk mencegah situasi seperti yang terjadi di Sri Lanka. Saat ini, negara itu mengalami krisis politik dan ekonomi yang berimbas pada kebangkrutan.

"Indonesia perlu melakukan mitigasi pada faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya inflasi. Selain itu, Indonesia juga perlu merespons konflik geopolitik global dengan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas," kata Hasran dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

Dia menjelaskan, sebagaimana negara lain, Sri Lanka juga tidak lepas dari dampak kondisi global. Tapi selain itu, kondisi Sri Lanka juga dipicu oleh adanya salah urus atau mismanagement dan korupsi.

Dia menuturkan, kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan utang luar negeri yang tidak mempertimbangkan kemampuan bayar, tax cut (pemotongan pajak), hingga pelarangan impor pupuk kimia. Meski demikian, perekonomian Indonesia masih relatif jauh lebih aman dan terkendali jika dibandingkan dengan Sri Lanka.

"Hal ini dapat terus dipertahankan kalau ekonomi dikelola dengan baik dan fokus pada mitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi," ucapnya.

Hasran mengatakan, Indonesia dan Sri Lanka memiliki kondisi makroekonomi yang tidak sama. Rasio utang terhadap GDP (Debt to GDP ratio) Sri Lanka berada di atas 107 persen dengan tingkat inflasi sekitar 54,6 persen pada Juni lalu. Sementara itu, rasio utang terhadap PDB Indonesia pada akhir Mei 2022 hanya 38,88 persen, jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam UU Keuangan Negara yakni 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, mayoritas utang Indonesia berupa surat berharga negara yang berdenominasi rupiah (lebih dari 70 persen). Berbeda dengan Sri Lanka yang terlilit utang valuta asing dalam jumlah besar dan mayoritas utang luar negeri.

Inflasi Indonesia pada Juni, meski terbilang tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih dalam kategori aman, yaitu sekitar 4,35 persen. Hasran menilai, kenaikan harga pangan dan energi di tingkat global mulai berdampak ke Indonesia dilihat dari inflasi atau kenaikan harga umum per Juni 2022 mencapai 4,35 persen.

Karena itu, pemerintah perlu fokus untuk menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Salah satunya, dengan memastikan ketersediaannya yang cukup di pasar sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

"Di saat yang bersamaan, penguatan kapasitas petani dan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional juga perlu diteruskan," ucapnya.

Indonesia, menurut Hasran, juga perlu mewaspadai konflik-konflik geopolitik, terutama yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Terkait pangan, sangat penting bagi Indonesia dalam melakukan diversifikasi pangan melalui dua hal.

"Pertama, menemukan sumber impor baru agar tidak ada ketergantungan pada satu satu negara tertentu. Kedua, memperkuat sektor pertanian Indonesia melalui upaya modernisasi yang berkelanjutan," tuturnya.

Indonesia juga perlu tetap aktif dalam perdagangan internasional, fokus pada ekspor produk yang bernilai tinggi dan terbuka terhadap impor untuk menambah daya saing produknya. Tindakan proteksionis sudah terbukti tidak sejalan dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional.


Editor : Jujuk Ernawati

BERITA TERKAIT