Hasran mengatakan, Indonesia dan Sri Lanka memiliki kondisi makroekonomi yang tidak sama. Rasio utang terhadap GDP (Debt to GDP ratio) Sri Lanka berada di atas 107 persen dengan tingkat inflasi sekitar 54,6 persen pada Juni lalu. Sementara itu, rasio utang terhadap PDB Indonesia pada akhir Mei 2022 hanya 38,88 persen, jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam UU Keuangan Negara yakni 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, mayoritas utang Indonesia berupa surat berharga negara yang berdenominasi rupiah (lebih dari 70 persen). Berbeda dengan Sri Lanka yang terlilit utang valuta asing dalam jumlah besar dan mayoritas utang luar negeri.
Inflasi Indonesia pada Juni, meski terbilang tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih dalam kategori aman, yaitu sekitar 4,35 persen. Hasran menilai, kenaikan harga pangan dan energi di tingkat global mulai berdampak ke Indonesia dilihat dari inflasi atau kenaikan harga umum per Juni 2022 mencapai 4,35 persen.
Karena itu, pemerintah perlu fokus untuk menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Salah satunya, dengan memastikan ketersediaannya yang cukup di pasar sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
"Di saat yang bersamaan, penguatan kapasitas petani dan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional juga perlu diteruskan," ucapnya.