Ke depan, lanjutnya, hanya akan tersisa 8 atau 9 aplikasi pemerintah yang terintegrasi di dalam satu aplikasi tersebut. Artinya, sekitar 24.000 aplikasi milik pemerintah yang tidak efisien akan dinonaktifkan.
"Dengan demikian nanti mungkin dari 24.000 lebih atau 24.700 aplikasi itu, tinggal 8 atau 9 aplikasi yang terintegrasi di dalam satu aplikasi (super apps). Ini sedang kita siapkan," tutur Johnny.
Dia menjelaskan, teknisnya dengan memanfaatkan beberapa aplikasi milik pemerintah yang besar dan sudah berfungsi dengan baik, sehingga hanya tinggal diintegrasikan.
"Misalnya aplikasi keuangan di Kementerian Keuangan aplikasi di Kementerian Kesehatan atau ada beberapa sekitar 8 sampai 10 aplikasi besar, itu tinggal disatukan, sedangkan aplikasi-aplikasi lain yang kecil-kecil di pemerintah daerah yang tidak dan mungkin hanya kebutuhan di lingkungan kerjanya saja, sudah tidak dibutuhkan lagi," ungkap Johnny.