"Biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada," ujar dia.
Pemerintah, kata JK, juga mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit. Hal itu terkait dengan rancangan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.
Dalam aturan itu, Komisi Eropa menilai sawit menyebabkan deforestasi yang berlebihan terhadap hutan. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar yang berasal dari CPO harus disetop.