Di negara maju yang tingkat literasinya tinggi, seperti Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, bahkan India, insentif atas kertas koran diberlakukan. Tak heran jika peran pers cetak di negara-negara tersebut masih sangat kuat dalam ikut mendidik masyarakat.
"Pada akhirnya, ini soal keberpihakan. Barangkali Menkeu tidak melihat pentingnya memberi keberpihakan pada industri yang tiap tahun menyumbang pajak ke Negara puluhan bahkan mungkin ratusan milyar. Itulah industri pers cetak di tanah air," ujar dia.
Permintaan audiensi SPS sebelumnya kembali ditolak oleh Menkeu. Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan pengurus SPS Pusat untuk mendiskusikan isu no tax for knowledge.
"Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan," bunyi kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu.