JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian BUMN memastikan perdagangan karbon di Indonesia akan dimulai pada September 2023. Hal itu, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan regulasi pasar karbon di dalam negeri.
Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan perdagangan karbon menjadi salah satu fokus pemerintah, seiring program transisi energi dan komitmen menekan emisi karbon.
Adapun mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia berada di dalam bursa karbon yang diawasi OJK. Sedangkan, registrasi akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Pemerintah Indonesia dapat meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September tahun ini. OJK adalah regulator pasar modal dan pasar karbon, jadi menurut saya pentingnya pasar karbon dan apa korelasi pasar modal pasar karbon di Indonesia," ujar Pahala, di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi penonton, tapi harus bisa menjadi bagian dari ekosistem perdagangan karbon.
Dia menyebut Indonesia merupakan satu pemain besar dalam sektor tersebut. “Presiden Joko Widodo sudah sering mendorong pedagangan karbon dan kita sepakat memastikan jadi bagian yang diuntungkan,” kata Erick Thohir.