JAKARTA, iNews.id - Ekonom menyoroti sistem perpajakan di Tanah Air yang tidak berkeadilan. Sebab, masyarakat kecil diperas, sedangkan konglomerat semakin diuntungkan.
Hal itu tertuang dalam riset 'Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang' yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dijelaskan bahwa saat ini insentif pajak lebih banyak menguntungkan konglomerat.
"Insentif pajak mengalir deras, menyusup lewat celah pajak korporat ke kantong orang super kaya, sementara karyawan kecil diperas kering. Ini tidak adil!" kata riset CELIOS dikutip iNews.id, Selasa (12/8/2025).
Bahkan, CELIOS juga menyoroti realokasi belanja perpajakan yang selama ini menguntungkan konglomerat dapat mengumpulkan penerimaan negara hingga Rp137,4 triliun.
Belanja perpajakan ini, yang sering disebut sebagai subsidi terselubung, merupakan pengecualian, penangguhan, atau pengurangan pajak bagi korporasi besar tanpa manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat.
"Hal tersebut mengakibatkan belanja perpajakan justru menjadi subsidi terselubung (hidden subsidy) karena serangkaian komponen belanja perpajakan memang dikhususkan untuk mendukung iklim dan dunia investasi. Insentif pajak tersebut dinikmati secara reguler oleh perusahaan hilirisasi nikel, pertambangan batu bara, dan perusahaan ekstraktif di sektor industri pionir dan strategis," ucapnya.