JAKARTA, iNews.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan situasi terkini di tengah momentum kebijakan larangan sementara ekspor crude palm oil (CPO) saat ini. Selain itu, petani sawit juga menyampaikan tuntutan serta solusi yang perlu dijalankan oleh pemerintah di situasi saat ini.
Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto menuturkan, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng harus dijadikan momentum pemerintah untuk merombak sistem perkebunan kelapa sawit yang ada.
"Masalah yang dihadapi sektor perkebunan kelapa sawit secara nasional paling tidak didasari oleh tiga aspek," ujarnya lewat siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (13/5/2022).
Pertama, reforma agraria yang belum dijalankan, sehingga perkebunan kelapa sawit masih menjadi sumber konflik agraria dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah.
Kedua, perkebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem pertanian monokultur berdampak pada lingkungan hidup.
"Ketiga, ketergantungan petani sawit kepada korporasi kelapa sawit sangat akut, petani sawit belum mempunyai pabrik pengelolaan kelapa sawit, seperti industri pengolahan menjadi CPO hingga minyak goreng. Hulu hilir kelapa sawit hanya dikuasai segelintir orang kuat," kata Darto.