JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai pembelian gas elpiji bersubsidi juga perlu dibatasi pemerintah. Pengetatan ini agar penyalurannya bisa tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.
Alasannya, kata Erick, impor gas elpiji masih sangat tinggi saat ini. Namun, elpiji bersubsidi tersebut malah banyak digunakan masyarakat ekonomi menegah ke atas alias orang kaya.
“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena elpiji impornya tinggi sekali sekarang,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Sementara itu, pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Bahan bakar disubsidi yang ditetapkan otoritas adalah Solar dan Pertalite.
Erick mengatakan, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) 191 hasil revisi. Dia memastikan, BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan baru tersebut.
Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Hal ini sudah diatur melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2023.