“Padahal jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen. Sedangkan 93 persen lainnya merupakan petani sawit swadaya. Kami (Apkasindo) minta agar Permentan tersebut direvisi,” kata Gulat.
Dalam kesempatan itu, Gulat juga menyampaikan keresahan petani sawit terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sampai saat ini, petani sawit belum bisa mengajukan program yang pendanaannya dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut. “Sudah 5 bulan ini aplikasinya tidak bisa diakses,” ucap Gulat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Moeldoko berjanji akan menyampaikan aspirasi petani sawit Indonesia kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan larangan ekpor sawit, dan bahan bakunya.
Menurut dia, kebijakan larangan ekspor sawit yang sudah diberlakukan sejak 28 April tersebut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan minyak goreng.
“Namun bukan berarti bapak Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit. Satu sisi Presiden memikirkan nasib petani sawit, satu sisi juga memikirkan kebutuhan konsumen minyak goreng. Karena memberikan dampak luas,” ujar Moeldoko.