JAKARTA, iNews.id - Sejumlah serikat buruh ramai-ramai mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mundur dari jabatannya. Desakan itu, antara lain disampaikan Serikat Buruh Persatuan Indonesia (SBPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Hal itu, terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No.2/2022) yang antara lain mengatur pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) saat peserta memasuki usia pensiun 56 tahun.
Ketua Umum Federasi SBPI, Dian Septi Trisnanti, mengatakan bahwa dalam kondisi buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), keberadaan JHT menjadi dana yang diandalkan ketika terhimpit kesulitan ekonomi.
"Tak jarang ketika terjadi PHK, dana JHT menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat buruh sedang menganggur atau belum memperoleh pekerjaan. Sehingga, tentu saja kebijakan Permenaker No. 2 tahun 2022 tentang pencairan JHT yang menetapkan pencairan hanya boleh dilakukan di usia 56 tahun, membuat buruh makin terhimpit," ujar Dian di Jakarta, Sabtu(12/2/2022).
Dia mengungkapkan, Permenaker No.2/2022 semakin menyulitkan posisi buruh, mengingat masih terjadi gelombang PHK akibat kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.