JAKARTA, iNews.id - Karyawan swasta iri mendengar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Adapun besaran kenaikan tukin ini disebut-sebut mencapai 80 persen.
Salah satu pegawai swasta bernama Richard yang diwawancara iNews, berpandangan tak semestinya PNS diberikan kenaikan tukin. Pasalnya realita di lapangan, banyak PNS yang belum bekerja optimal, namun sudah diberi tukin oleh negara.
"Kenaikan pendapatan dilakukan oleh pemerintah itu tidak sebanding lurus dengan kinerja mereka sendiri. Apa yang kita lihat di realita, dari jam masuk saja sudah sembarangan keluar pun juga sama. Kayak Semena-mena gitu loh. Misalnya kinerja di kelurahan atau kecamatan harusnya mereka mengelola administrasi itu hanya satu minggu tapi mereka hanya satu bulan. Atau yang harus diselipkan dengan uang supaya cepat (sogokan)," tutur Richard.
Richard mengungkapkan, hal yang sangat memprihatinkan adalah tunjangan kinerja kepada PNS menggunakan dana APBN yang mana itu dari pajak masyarakat termasuk pekerja swasta.
"Itu membuat para karyawan swasta ini seperti saya merasa iri. Karena saya melihat kinerja mereka tidak sesuai jika ditambah dengan tunjangan kinerja ini" ungkap Richard.