JAKARTA, iNews.id - Laporan lembaga riset Amerika Serikat (AS) AidData ihwal hidden debt atau utang tersembunyi BUMN dan swasta Indonesia menunjukkan peningkatan. Utang yang tercatat mencapai 17,28 miliar dolar AS atau setara Rp266 triliun itu, paling banyak dari proyek investasi kerja sama dengan China.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang sebesar Rp266 triliun berasal dari skema business to business (B to B) BUMN, special purpose vehicle (SPV), perusahaan patungan, hingga swasta.
Artinya, pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab pihak terkait dan bukan pemerintah. Meski begitu, Kemenkeu tidak menapikan jika pinjaman itu berpotensi wanprestasi dan beresiko kepada keuangan pemerintah.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai hidden debt merupakan utang yang tidak transparan atau dilaporkan sebagai utang pemerintah. Pasalnya, utang itu melalui skema rumit seperti pembentukan joint venture hingga special purpose vehicle atau perusahaan cangkang yang melibatkan entitas perusahaan negara. Bahkan, pengawasan hidden debt BUMN atau perusahaan swasta tergolong rumit.
"Jadi seolah itu B to B BUMN buat konsorsium misalnya, padahal yang menjamin proyek dan pendanaan adalah pemerintah. Kalau hidden debt lebih susah lagi mengawasi BUMN, apalagi proyek yang didanai China rentan terjadi praktik korupsi," ujar Bhima, di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).