Di lain sisi, Bank Indonesia (BI) mencatat adanya kenaikan utang luar negeri BUMN di sektor non keuangan, terutama di bidang konstruksi. Per Agustus 2021, utang luar negeri BUMN non-keuangan meningkat 3,42 atau mencapai 48,17 miliar dolar AS. Sementara, kenaikan utang luar negeri pada Juli 2021 tumbuh 2,34 persen secara tahunan.
"Ini sudah janggal karena di satu sisi justru pertumbuhan utang luar negeri swasta melemah. Kok, swasta-nya rem utang, justru BUMN yang gencar berhutang padahal situasi dunia bisnis pada Agustus kan masih mengalami lonjakan Covid-19," kata dia.
Dengan adanya kenaikan utang BUMN di sektor non keuangan, muncul kekhawatiran jika terjadi gagal bayar, maka akankah bernasib seperti raksaasa properti asal China, Evergrande.
Menurut Bhima, risiko gagal bayar mungkin tidak separah Evergrande di China, namun perlu diwaspadai adalah bailout negara melalui penyertaan modal negara (PMN).
Artinya, ketika proyek mengalami gagal bayar (default) atau pembengkakan biaya yang luar biasa, maka pemerintah ikut bertanggung jawab. Alasannya, karena proyeknya dijamin Negara. Dia mencontohkan seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan hingga di angka 8,6 miliar dolar AS.
"Apapun yang terjadi Negara perlu turun tangan. Ujungnya APBN yang harus melakukan talangan kepada BUMN yang bermasalah. Padahal awalnya B2B dimana seolah negara tidak ikut campur," tutur Bhima.
Saat ini, krisis Evergrande dikhawatirkan berpotensi memperlambat ekonomi China sebagai negara terbesar kedua dunia. Belum lagi, dirundung soal virus corona yang terus bermutasi, inflasi yang mungkin sulit dikendalikan dan Federal Reserve yang membendung pembelian obligasi.