Dari perkara tersebut, pemegang saham meminta direksi BUMN melakukan pengetatan untuk penunjukan kontraktor EPC proyek baik di level perencanaan hingga konstruksi. Tak hanya itu, Tiko juga meminta perusahaan menerapkan fleksibilitas kontrak hingga perhitungan anggaran yang baik.
"Tolong nanti benar-benar siapa pun yang ditunjuk sebagai kontraktor sebagai EPC, proses perencanaan dan proses konstruksi yang baik, jangan sampai seperti kasus-kasus di masa lalu yang banyak sekali yang bermasalah ya EPC kita," ucapnya.
Menurutnya, perencanaan dan konstruksi yang tidak tepat akan membuat proyek menjadi mangkrak. Hal ini akhirnya yang menyebabkan perkara hukum karena proyek tidak kunjung selesai.
"Akhirnya project-nya tertunda dan akhirnya menimbulkan permasalahan hukum. Ini tolong nanti dalam contracting di project management-nya baik secara legal, finansial dan pelaksanaan project-nya dilaksanakan sebaik-baik," ujar Tiko.