JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan pada dasarnya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuka ruang bagi Indonesia untuk menerapkan pajak karbon. Setiap usaha akhirnya memiliki pilihan.
“Pajak karbon itu kita jadikan satu instrumen supaya pasar karbonnya bisa jalan, supaya instrumen pasar karbonnya bisa jalan. Jadi bagaimana? Settingnya yang mau kita bangun adalah dunia usaha itu harusnya memiliki opsi,” tutur Suahasil dalam Acara Sustainability in Action Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia yang diselenggarakan oleh CIMB Niaga di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Opsi yang dimaksud, yaitu dunia usaha dapat memilih untuk mengurangi emisi dengan membeli pengurangan emisi di pasar karbon atau membayar pajak kepada pemerintah. Suahasil mengatakan, pajak karbon menjadi alat terpenuhinya Nationally Determined Contribution (NDC) dengan menurunkan emisi gas sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 43,20 persen dengan kerja sama internasional pada tahun 2023.
Oleh karena itu, ia pun mengatakan pajak karbon bisa diterapkan di Indonesia sesuai dengan road map pemerintah.