"Pemerintah dan otoritas lainnya, serta perluasan akseptasi digital di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Sementara itu, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, serta memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan dan dunia usaha.
Hal ini untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas.