JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanggapi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk mengkaji ulang formula upah minimum Provinsi (UMP) 2022.
Staf Khusus Kemenaker Dita Indah Sari mengatakan, surat itu sudah diterima oleh Menaker Ida Fauziayah. Dia menjelaskan, permintaan Anies Baswedan tersebut kurang pas ditujukan kepada Kemenaker.
"Terkait isi surat yang sudah beredar di media massa, kurang pas jika pak Gubernur meminta Kemenaker meninjau ulang aturan penghitungan upah minimum di DKI," kata Dita saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, aturan itu adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Dengan, landasaran aturan itu, Kemenaker tidak bisa mengubahnya.
"Kemnaker tidak punya kewenangan mengubah PP atau mengecualikan PP untuk tidak dijalankan di wilayah tertentu. Itu salah alamat," ujarnya.
Adapun surat yang beredar berisi permintaan Anies agar Menaker bisa meninjau ulang formula penetapan UMP untuk tahun depan. Hal itu disampaikan melalui Surat Nomor 533/-085.15 dengan perihal Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP yang diteken pada 22 November 2021.
Formula penetapan UMP 2022 sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan formula tersebut, kenaikan UMP di DKI Jakarta pada 2022 hanya naik sebesar Rp39.749 menjadi Rp4.453.935 per bulan.