JAKARTA, iNews.id – Defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditaksir akan mencapai Rp9 triliun di akhir tahun. Untuk itu, pemerintah tengah mengevaluasi defisit tersebut sehingga masalah keuangan BPJS Kesehatan cepat teratasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, fungsi BPJS Kesehatan saat ini bisa mengkover banyak hal. Namun, iuran peserta atau pemasukan yang diperoleh tak sebanding dengan besarnya pengeluaran sehingga jumlah tagihan BPJS Kesehatan pun terus membengkak.
"Berbagai macam apa yang disebut coverage-nya makin banyak, memang berimplikasi dengan jumlah tagihan yang membengkak," katanya saat konfrensi pers di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (4/12/2017).
Sri Mulyani membeberkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi berbagai program BPJS Kesehatan. Evaluasi ini nantinya juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat, baik yang sudah dan tidak bekerja serta masyarakat kurang mampu untuk mengikuti program jaminan kesehatan.
"Secara lebih konsisten sehingga kemampuan BPJS untuk merawat apa yang disebut partisipasi iuran masyarakat gotong royong itu bisa ditingkatkan," ujarnya.