Keunggulannya:
Memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan tanpa birokrasi panjang.
Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.
Menggunakan platform WhatsApp yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Batasannya:
Layanan ini bukan untuk komunikasi pribadi dengan Menteri Keuangan, melainkan kanal resmi yang dikelola tim kementerian.
Karena banyaknya laporan, respons mungkin tidak selalu cepat.
Tidak semua laporan dapat langsung diselesaikan, terutama jika membutuhkan verifikasi atau proses hukum.
Tips Agar Pengaduan Anda Ditindaklanjuti dengan Cepat
Agar laporan Anda mendapat perhatian maksimal, ikuti tips berikut:
Gunakan kata kunci yang jelas dan spesifik.
Misalnya: “Keterlambatan restitusi PPN” atau “Pungutan tidak resmi di pelabuhan”.
Sertakan bukti kuat.
Tanpa bukti, laporan sulit diverifikasi. Gunakan data konkret dan dokumen resmi.
Tuliskan tujuan yang ingin dicapai.
Contohnya: “Mohon klarifikasi terkait tagihan pajak ganda” atau “Mohon tindakan atas pelayanan tidak profesional.”
Jaga sopan santun dan etika digital.
Hindari ujaran kebencian, ancaman, atau fitnah yang bisa menghambat tindak lanjut.
Lakukan tindak lanjut secara bijak.
Bila belum ada tanggapan, kirim pesan pengingat dengan tetap menjaga kesopanan.
Dampak Positif “Lapor Pak Purbaya” bagi Masyarakat
Layanan ini merupakan langkah besar menuju sistem pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Dengan adanya kanal komunikasi digital ini, masyarakat bisa lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah sekaligus membantu memperbaiki sistem administrasi publik.
Masyarakat kini tidak perlu lagi bingung harus melapor ke mana jika menemukan kendala di bidang pajak atau bea cukai. Cukup dengan mengirim pesan ke nomor 0822-4040-6600, laporan akan diterima dan diproses oleh tim yang berwenang.
Jadi, berapa nomor WA Pak Purbaya? Jawabannya adalah 0822-4040-6600, nomor resmi layanan Lapor Pak Purbaya yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan. Layanan ini menjadi wujud nyata dari komitmen Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik.