Menurut dia, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Adapun penarikan utang luar negeri dalam periode Oktober 2021 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Erwin menjelaskan, dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga Oktober 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,0 persen).
Dia mengungkapkan, posisi utang luar negeri pemerintah masih tergolong relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek.
"Hal ini disebabkan hampir seluruhnya merupakan utang luar negeri dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah," ungkap Erwin.
Sedangkan utang luar negeri swasta turun tercatat sebesar 208,4 miliar dolar AS pada Oktober 2021, menurun dari 209,2 miliar dolar AS pada September 2022.
"Pada September 2021. Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen (yoy) pada Oktober 2021, setelah pada periode sebelumnya tumbuh rendah sebesar 0,4 persen (yoy)," tutur Erwin.