JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang cukup tinggi hingga 20 persen harus diikuti oleh kualitas rumah yang dijual.
“Saya rasa ini membanggakan, namun di sisi lain Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melindungi konsumen. Apalagi bila menyangkut KPR subsidi saya berwenang. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi karena ada uang negara di situ,” kata Menteri PUPR dalam keterangan resminya, Minggu (4/2/2018).
Ia melanjutkan, untuk meningkatkan pengawasan rumah bersubsidi, Kementerian PUPR sudah menyiapkan rancangan peraturan Menteri PUPR dan diharapkan rampung dalam waktu dekat dan bisa dilaksanakan tahun ini. “Spesifikasi teknis rumah layak huni sudah ada, namun implementasi dalam pembangunan rumahnya yang memerlukan peningkatan pengawasan,” kata dia.
Di samping kualitas rumah KPR bersubsidi, Menteri Basuki juga mendorong perbankan untuk memberikan akses KPR Mikro bagi pekerja informal. Oleh karenanya, ia mengapresiasi Bank BTN yang memiliki program KPR Mikro untuk pekerja informal dan telah menyalurkannya kepada penjual bakso dan tukang cukur.
“Saya rasa para pekerja informal juga memiliki kemampuan mengangsur. Saya berbicara dengan Ketua Perkumpulan Tukang Cukur asal Garut yang menjadi langganan saya di Pasar Santa yang setiap bulannya mampu menyisihkan uang sebesar Rp500.000,” kata Menteri Basuki.