JAKARTA, iNews.id - Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta menilai keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memperbolehkan asosiasi fintech peer to peer lending menentukan besaran bunga pinjaman online memperburuk keadaan. Selama ini saja sudah banyak korban yang terjerat bunga pinjaman online.
Pengacara publik dari LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan, regulator yang mengatur peminjaman online seyogyanya berasal dari lembaga negara atau dalam hal ini OJK. Menjadi aneh jika regulasi berada di tangan asosiasi yang bukan lembaga negara.
"Keadaan ini diperburuk dengan OJK menyerahkan tanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi penyelenggara dan pengguna aplikasi pinjaman online kepada asosisasi yang notabene adalah swasta. Bagaimana mungkin sang regulator menyerahkan hal tersebut kepada swasta?" ujarnya di kantornya, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Dia melanjutkan, asosiasi tidak hanya dari kalangan swasta tapi juga penyelenggara platform pinjaman online. Dengan demikian, asosiasi tentu menjadi berat sebelah karena berisi orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis sehingga tidak memerhatikan kepentingan masyarakat.
"Bukan hanya swasta, mereka juga penyelenggara aplikasi pinjaman online. Coba bayangkan kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh asosiasi kalau mereka juga ternyata juga penyelenggara?" kata dia.